Artikel untuk membantu pembaca memahami putusan, proses hukum, dan isu yang muncul dalam perkara yang dibahas di No Viral No Justice.
Praperadilan berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan tertentu dalam proses pidana. Ia bukan persidangan pokok perkara.
Baca artikel →
Alasan putusan menunjukkan bagaimana hakim bergerak dari bukti menuju fakta, lalu dari fakta menuju norma dan amar.
Baca artikel →Dalam perkara pidana, pertanyaan bukan hanya apakah suatu cerita terdengar masuk akal, tetapi apakah setiap unsur delik terbukti dengan alat bukti yang sah dan penalaran yang cukup.
Baca artikel →
Keterbukaan memungkinkan publik melihat bagaimana pengadilan bekerja, tetapi transparansi tetap harus diseimbangkan dengan privasi, keselamatan, dan pengecualian yang sah.
Baca artikel →
Putusan pengadilan sebaiknya dibaca sebagai struktur argumentasi: identitas perkara, dakwaan atau petitum, bukti, fakta, pertimbangan, norma, lalu amar.
Baca artikel →Due process menuntut negara tidak hanya mencapai hasil yang dianggap benar, tetapi mencapainya melalui prosedur yang sah, adil, transparan, dan dapat diuji.
Baca artikel →Diskusi hukum menjadi kacau ketika fakta, bukti, dugaan, dan opini diperlakukan sebagai hal yang sama. Memisahkannya membuat analisis lebih jernih.
Baca artikel →Empat istilah pemulihan ini sering digunakan bergantian, padahal subjek yang menerima, sumber pembayaran, dan tujuan hukumnya berbeda.
Baca artikel →Bantuan hukum membantu memastikan kemampuan ekonomi tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan apakah seseorang dapat membela haknya secara efektif.
Baca artikel →Hak jawab dan koreksi membantu pihak yang disebut dalam publikasi memberikan klarifikasi, menunjukkan kesalahan faktual, dan menambahkan konteks yang relevan.
Baca artikel →Kerangka pelindungan saksi dan korban berubah pada 2026. Hak, pelindungan, restitusi, kompensasi, dan peran LPSK perlu dibaca dari undang-undang yang baru.
Baca artikel →Hak tersangka dan terdakwa berfungsi membatasi kekuasaan koersif negara dan memastikan pemeriksaan pidana berlangsung adil, bukan sekadar cepat.
Baca artikel →Independensi melindungi hakim dari tekanan luar, sedangkan impartialitas menuntut hakim tidak memihak dalam perkara yang diperiksa.
Baca artikel →Keadilan restoratif menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sebagai fokus, tanpa berarti semua tindak pidana dapat diselesaikan secara informal.
Baca artikel →Negara hukum bukan sekadar memiliki banyak peraturan. Intinya adalah kekuasaan dibatasi, keputusan dapat diuji, dan hak warga dijamin melalui proses yang adil.
Baca artikel →Mengumpulkan nama, email, nomor telepon, cookie, atau opini pengguna berarti website perlu memahami tujuan pemrosesan, dasar yang sah, keamanan, dan hak subjek data.
Baca artikel →Praduga tak bersalah melindungi seseorang dari perlakuan seolah-olah sudah bersalah sebelum proses pembuktian selesai. Prinsip ini juga membentuk cara publik membicarakan perkara.
Baca artikel →Banding, kasasi, dan PK bukan tiga nama untuk proses yang sama. Masing-masing mempunyai fungsi, ruang pemeriksaan, dan dasar pengajuan yang berbeda.
Baca artikel →